Pelajaran pensiun dari Habibie

Politisi kekinian bisa memetik satu pelajaran penting dari Presiden BJ Habibie: how to say goodbye.

Salah satu tanda belum dewasanya budaya berdemokrasi di Indonesia dapat dilihat dari upaya mengejar kekuasaan para presiden sesudah mereka pensiun, termasuk di era reformasi.

Sesudah lengser, Presiden Abdurrahman Wahid masih mencoba peruntungannya sebagai capres dalam pemilu-pemilu berikutnya. Sementara itu, pasca menjabat Presiden Megawati masih menjadi ketua PDI-P dan beberapa kali mencalonkan diri sebagai calon presiden. Kalau tidak ada upaya internal membujuk beliau di Pemilu 2014 maka ada kemungkinan capres PDI-P kala itu adalah beliau lagi dan bukan Presiden Jokowi. Presiden Yudhoyono juga masih menjabat sebagai ketua partai dan aktif dalam kehidupan politik Indonesia, termasuk melalui kritik kepada pemerintahan maupun melalui seleksi calon kepala daerah Partai Demokrat.

Presiden Habibie adalah satu-satunya presiden di sejarah Indonesia yang tidak hanya memastikan terjadi pergantian kekuasaan secara damai, namun juga tidak merecoki pemerintahan-pemerintahan yang datang di kemudian hari.

Sejarah mencatat bahwa Presiden Habibie berkuasa dalam waktu singkat namun sarat prestasi: memastikan bahwa pemilu legislatif berikutnya belangsung dengan damai dan demokratis (48 parpol berpartisipasi), membuka keran kebebasan pers dengan mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), memastikan independensi bank sentral, dan menstabilkan nilai rupiah. Lumayan juga untuk masa berkuasa yang hanya 512 hari saja.

Namun, terlepas dari capaian tersebut pidato pertanggungjawaban beliau di hadapan MPR ditolak oleh mayoritas anggota majelis, walau dengan selisih yang tidak besar.[*]

Apa yang beliau lakukan sesudahnya?

He moved on.

Beliau tidak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden pada kesempatan berikutnya meskipun hal ini masih memungkinkan secara konstitusional dan politik.

Walau beliau tidak sepenuhnya hilang dari Partai Golkar, beliau tidak berusaha untuk menjadi ketua partai tersebut—atau mendirikan Partai Golkar tandingan.

He turned his attention into strengthening civil society in Indonesia. Pasca reformasi, beliau mendirikan The Habibie Center. Sebuah think tank professional yang masih aktif dan berdiri hingga saat ini. (Check some of their exemplary works on ASEAN and violence trends in Indonesia)

His life was turned into two movies. Dua-duanya mencetak sukses di layer perak Indonesia.

Menurut catatan saya, kontroversi yang menyusul di masa ‘pensiun’ beliau hanya ada saat beliau menerbitkan buku, “Detik-detik yang menentukan”. Buku tersebut menceritakan periode sekitar masa kepresidenan beliau, termasuk bagaimana sedikitnya interaksi beliau dengan Presiden Seoharto menjelang turunnya Presiden Soeharto, makar yang sempat diduga akan dilakukan Prabowo Soebianto, maupun berbagai tantangan yang dihadapi beliau di masa tersebut.

‘Detik-detik yang menentukan’ memuat catatan pribadi Presiden Habibie tentang kejadian di masa tersebut, sewajarnya ada catatan tandingan yang berusaha memberikan gambaran lain tentang periode yang sama.

What Habibie had done after presidency is a good retirement plan for presidents that come after himself. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk Indonesia.

Demokrasi Indonesia akan semakin dewasa kalau presiden-presiden Indonesia bisa dengan legowo pensiun dan tidak kembali grasa grusu mencari kuasa. Regenerasi kepemimpinan di Indonesia baru bisa dikatakan berjalan kalau presiden-presiden Indonesia bisa menyerahkan tampuk kekuasaan ke pemimpin dari generasi beikutnya melalui proses pergantian kekuasaan yang demokratis dan damai.

Apa kabar masa depan Indonesia kalau tiap pilpres kita bertemu dengan muka yang so last elections?

Apa Indonesia kekurangan pemimpin baru dan berprestasi? Nggak lah. Desentralisasi kekuasaan—yang, btw, juga didorong Habibie lewat UU 23 dan 25/1999—sudah mulai menunjukkan hasilnya lewat lahirnya pemimpin-pemimpin daerah berprestasi. Mereka mungkin tidak serta merta memiliki kualifikasi sebagai presiden, tapi mereka menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengalami paceklik kepemimpinan.

Tidak ada alasan demokratis bagi presiden Indonesia untuk tidak belajar mengucapkan selamat tingggal kepada kekuasaan.

Maka dari itu, Bapak dan Ibu Presiden, pergilah,

kembangkan kedua sayapmu.

Besar-besarkan think-tank-nya.

Jangan lupa olahraga dan menimang cucu,

Tulis memoar biar kami bisa belajar

Rekam film biar kami ada acara di malam minggu.

Bapak dan Ibu sudah punya kesempatan,

Sekarang giliran kami untuk membuat kesalahan.

(Karena manusia tempatnya lupa dan salah)

 

Note: No references for this, writing it on the fly and based on memories. You can cross-check the fact, but I think I am mostly right on this one.

Also, a clip that inspires this article, “One last time”, Washington taught the American nation how to say goodbye:

[*] Salah satu alasan ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie adalah kegagalan beliau untuk secara aktif membawa mantan Presiden Soeharto ke pengadilan. Ahmad Watik Pratiknya dalam buku bunga rampai Democracy Take Off menyimpulkan bahwa kegagalan ini antara lain disebabkan keengganan Habibie untuk membawa seseorang yang telah berjasa dan dianggap sebagai mentor ke meja hijau karena hal ini bertentangan dengan adab budaya beliau. Hal ini memang disayangkan. Tapi, secara politik, keputusan ini dapat dimaklumi karena pada masa itu stabilitas nasional menjadi salah satu pekerjaan rumah utama Habibie dan mendorong Soeharto ke pengadilan bisa menjadi kontra-produktif bagi tujuan Habibie saat itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s